Semarang – Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah berjalan
dua tahun tepat pada Rabu (20/10). Hari tersebut diperingati oleh mahasiswa dan
masyarakat sipil dengan digelarnya aksi yang bertajuk “Evaluasi Dua Tahun
Kabinet Indonesia Mundur”. Sekitar 15 titik di Indonesia menyerukan aksi ini secara
serentak (21/10) di depan kantor DPRD dan atau kantor gubernur masing-masing
daerah. Kota Semarang, menjadi salah satu titik yang menggelar aksi ini. Ratusan
mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terjun langsung ke jalan untuk
mendukung seruan aksi Kamis kemarin. Tidak hanya mahasiswa, beberapa buruh pun
ikut serta untuk menyuarakan aspirasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah itu.
Kawasan Kota Lama menjadi titik kumpul yang dipilih
untuk mengawali aksi tersebut dengan melakukan long march sampai depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kemudian agenda
dilanjut dengan sidang rakyat Jawa Tengah yang dilakukan oleh ratusan massa
aksi dari Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) sejak pukul 12.15 WIB.
Aksi peringatan dua tahun kepemimpinan
Jokowi-Ma’ruf itu diadakan untuk mengevaluasi Kabinet Maju yang dinilai tidak
mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik. Dalam aksi demonstrasi ini,
tuntutan utama yang diusung yaitu “Penuhi atau Mundur”. Sebelas poin lain juga
menjadi pendamping dari tuntutan utama yang diserukan oleh massa. Poin-poin
lain yang juga menjadi tuntutan aksi seruan di Semarang yaitu :
1.
Terbitkan Perppu
yang mencabut UU Cipta Kerja, revisi UU Minerba dan revisi UU KPK, serta sahkan
RUU Masyarakat Adat, RUU PPRT, RUU PKS versi masyarakat sipil.
2.
Pemenuhan hak atas
kesehatan berdasarkan UU Kekarantinaan Kesehatan, wujudkan pemerataan pelayanan
kesehatan, serta pulihkan ekonomi nasional terkhusus untuk rakyat menengah ke
bawah di daerah-daerah secara merata.
3.
Tuntaskan kasus
pelanggaran HAM masa lalu dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi HAM dengan
menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM.
4.
Wujudkan jaminan
terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi seluruh warga Indonesia
dan mencegah serta menindak tegas segala bentuk tindakan represif yang
dilakukan aparat terhadap kebebasan sipil.
5.
Revisi secara
menyeluruh UU ITE dan kembalikan tujuan awal penyusunan UU ITE.
6.
Rombak Naskah
Akademik maupun draf RUU EBT dengan mempertimbangkan faktor lingkungan.
7.
Hentikan segala
bentuk pembangunan yang merusak kelestarian alam, melanggar hukum, dan
mengancam ruang hidup masyarakat.
8.
Ciptakan ruang
demokrasi selebar-lebarnya di Tanah Papua dan tarik militer organik maupun
non-organik yang ada di Tanah Papua.
9.
Perbaiki penyelenggaraan
pendidikan untuk dilaksanakan secara lebih demokratis, berkeadilan, dan tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengesahkan peraturan
terkait pencegahan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, serta
menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
10. Tuntaskan permasalahan demokrasi, lingkungan,
perampasan ruang hidup, kesehatan, ekonomi, pendidikan dasar dan menengah,
serta menjamin kesejahteraan rakyat Jawa Tengah.
11. Evaluasi kabinet Indonesia Maju
Dalam pelaksanaannya, aksi yang berlangsung
sekitar tujuh jam itu terbilang lancar.
“Kalau jalannya aksi Alhamdulillah lancar,
serangkaian agenda dari aksi kita juga lancar. Ada beberapa gesekan dengan
aparat pun segera clear karena
langsung ditempel komunikasi satu pintu ke mobil komando,” ungkap Arif, koordinator
lapangan saat dimintai keterangan oleh crew
White Campus via Whatsapp (22/10).
“Agenda perlawanan harus terus
dilakukan. Pengawalan-pengawalan pasti akan dilakukan melalui berbagai agenda
kawan-kawan semua. Dalam bentuk apapun, entah berkirim surat cinta, berkirim policy brief atau juga aksi lanjutan,”
tambahnya.
Penulis : Luluk Fatimah
Komentar
Posting Komentar