#Kemenkesgagap, Mahasiswa Poltekkes Anak Tiri Pendidikan Indonesia?

         Semarang – Tagar #Kemenkesgagap berhasil menjadi trending topic di media sosial Twitter pada pada Jumat (11/09/2020) pukul 20.00 hingga Sabtu (12/09/2020) pukul 08.00. Adanya tagar #Kemenkesgagap merupakan bentuk aksi media yang dilakukan oleh mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia. Aksi media ini digagas oleh Forkompi (Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes Kemenkes se-Indonesia).  

Upaya aksi media yang dicetuskan oleh Forkompi dengan mentrendingkan tagar #Kemenkesgagap #DaruratPendidikanKesehatanIndonesia yang disertai dengan saran, kritik dan keluhan ketidakadilan mahasiswa Poltekkes di media sosial Twitter yang diadakan serentak pada Jumat, 11 September pukul 20.00-24.00. 

Beberapa waktu yang lalu, Kemendikbud dan Kemenkes telah mengeluarkan kebijakan yang notabennya merupakan bahasan dan kebijakan mengenai bidang pendidikan. Namun dalam pelaksaannya Kemenkes yang dirasa cenderung acuh dan menganak tirikan keberadaan mahasiswa Poltekkes. Aksi media menjadi bentuk kekecawaan dan ketidakadilan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia terhadap tindakan Kemenkes tersebut.

“Mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang secara aturan administrasi pun terdata dan selalu patuh mengikuti aturan dalam PDDIKTI namun harus menelan pil pahit karena bantuan subsidi sebesar 50GB/bulan bagi mahasiswa dan dosen selama bulan September-Desember hanya berlaku bagi mahasiswa dan dosen di bawah naungan Kemendikbud, tak termasuk Poltekkes yang saat ini berada dalam naungan Kemenkes.” ungkap Sekretaris Jendral Forkompi, Rifki Fathul Izza.

Selain dilatarbelakangi perkara bantuan subsidi kuota, aksi media ini juga menyorot isu kebijakan pendidikan yang telah diterapkan oleh Kemenkes dalam menangungi satuan kerja Poltekkes di masa pandemi yang meliputi ; pembayaran UKT secara full dirasa sangat memberatkan mengingat di masa pandemimahasiswa tidak menggunakan sarana prasarana yang telah disediakan oleh kampus serta polemik bagi mahasiswa tingkat akhir Poltekkes yang akan melaksanakan wisuda online namun diwajibkan membayar rincian wisuda full sesuai dengan PP No.64 tahun 2019 yang berkisar di antara Rp.500.000 – Rp. 1.000.000 .

Berikut pernyataan sikap resmi Forkompi sebagai point tuntutan dan penyampaiian aspirasi kepada Kemenkes :

1.             Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan untuk bantuan subsidi kuota internet bagi seluruh Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia.

2.             Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia mendesak Kementerian Kesehatan membuat kebijakan setara dengan PP No. 64 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Kesehatan mengenai pola tarif pembayaran pendidikan yang sangat tidak relevan dengan keadaan di masa pandemi Covid-19.

3.             Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Se-Indonesia mendesak Kementerian Kesehatan untuk melakukan revisi anggaran Kemenkes pada APBN 2021 mengenai penambahan alokasi PNBP yang di dalamnya terdapat satker Poltekkes dalam bidang Pendidikan.

Faisal Adhi Nugraha selaku Ketua Umum DPM Polkesmar menyatakan,“Saya belum tahu pasti sudah diadakan audiensi sebelum aksi media ini. Sebaiknya harus diadakannya pengkajian dengan pakar dan audiensi terhadap pihak terkait yang dalam hal ini Kementerian Kesehatan."

Mahasiswa Poltekkes Kemenkes kompak menyatukan saran, kritik dan keluhan mereka di media sosial Twitter. Tak hanya mahasiswa saja yang antusias dengan seruan aksi media ini. Beberapa dosen juga mendukung aksi ini karena merasa aksi media ini patut untuk disuarakan sebab yang terdampak tidak hanya mahasiswa saja. Dosen di bawah naungan Kemenkes pun terasa kurang sejahtera dibandingkan dengan dosen di bawah naungan Kemendikbud.

“Kita sebagai mahasiswa seharusnya lebih kritis lagi mengenai hal seperti itu. Jika ada yang bertentangan atau ketidakadilan, kita sebagai mahasiswa seharusnya bersama-sama untuk menyalakan api perjuangan. Karena pada ujungnya mahasiswa akan ditugaskan untuk negeri tercinta. Api perjuangan dan kritis adalah bentuk lain dari cinta negeri ini. Selagi ada momentum untuk mengkritisi kebijakan, maka kita harus memanfaatkannya. Yang paling penting kita bersama-sama menguatkan pengawalan ini. Agar apa yang menjadi tuntutan dalam aksi media ini terealisasikan. Tentunya usaha di dorong dengan doa.” pesan Dirjen Aksi Propaganda BEM Polkesmar, Syahril Aldiansyah saat diwawancarai via Whatsapp, Sabtu (12/09/2020). 

“Aksi media ini bertujuannya untuk menyuarakan harapan dan jeritan mahasiswa Poltekkes Kemenkes agar didengar oleh pemangku kebijakan. Sehingga mampu membuahkan sebuah kebijakan yang menguntungkan bersama. Selain itu, mahasiswa juga mengharapkan diadakan audiensi terbuka yang melibatkan semua pihak yang terkait,” lanjut Syahril Aldiansyah.

Syahril juga mengungkapkan bahwa, “Api perjuangan yang diberikan amanah kepada Forkompi tidak akan padam. Ada beberapa tindak lanjutan kita sebagai bentuk pengawalan kebijakan. Lanjutan berikut nya kami akan mengajukan audiensi secara langsung dengan Kemenkes.”

“Audiensi atau musyawarah atau mufakat adalah hal yang terbaik. Saya kira kalau ini ditindaklanjuti dengan baik dan audiensi atau cara lain pasti akan berhasil” ucap Faisal Adhi Nugraha melalui voice note via Whatsapp, Sabtu (12/09/2020).

Untuk saat ini belum ada respon yang diberikan Kemenkes untuk aksi media yang sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter pada pada Jumat (11/092020) pukul 20.00 hingga Sabtu (12/09/2020) pukul 08.00.